berita hari ini

Loading...

Monday, April 15, 2013

SEJARAH PERKEMBANGAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA (makalah)


SEJARAH DAN DINAMIKA
PERKEMBANGAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING
DI INDONESIA
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
Matakuliah Bimbingan dan Konseling

Dosen Pengampu :
Umi Rohmah M. Pd. I.
Nip. 197608202005012002


Disusun oleh :
Dyan Pratiwi Kusumaningtyas                    210911052
Wahyu Choirul Huda                                   210911062

Program Studi Tadris Bahasa Inggris
Jurusan Tarbiyah
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PONOROGO
2013

PENDAHULUAN
Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku.
Bimbingan dan konseling di Indonesia mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hampir dalam setiap dekade perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Dalam makalah ini berisi penjelasan mengenai bentuk-bentuk perkembangan profesi bimbingan dan konseling mulai dari tahun 70-an hingga sekarang. Semoga penyusunan makalah ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan bagi pembaca.




PEMBAHASAN
Sejarah dan Dinamika Perkembangan Profesi
Bimbingan dan Konseling Di Indonesia

A. Sejarah dan Dinamika Perkembangan Bimbingan dan Konseling.
Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir didalamnya. Pelayanan Konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1984 semula disebut Bimbingan dan Penyuluhan (BP), kemudian pada Kurikulum 1994 berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling (BK) sampai dengan sekarang. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001.[1] Berikut perkembangan Bimbingan dan Konseling di Indonesia sejak decade 70-an hingga sekarang.
  1. Dekade 70-an (Penataan)
Setelah dirintis dalam dekde 60-an, bimbingan dicoba penataanya dalam decade 70-an. Dalam decade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas system; konsep dan pelaksanaanya.
Kelahiran orde baru banyak menyadarkan bangsa Indonesia akan kelemahan di masa lampau dan kesediaan memperbaiki di masa yang akan dating melalui pembangunan.[2]
Dalam dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas system, dan pelaksanaanya. Pembangunan pendidikan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan, yaitu:
a)      Pemerataan kesempatan belajar, 
b)      Mutu, 
c)      Relevansi, dan 
d)     Efisiensi.[3]
Dalam decade ini banyak dilaksanakan inovasi pendidikan seperti:
1.      Proyek perintis sekolah pembangunan (PPST) pada IKIP di Indonesia, dengan eksperimen atau uji coba system modul, maju berkelanjutan, belajar tuntas, bimbingan dan konseling.
2.      Kelahiran kurikulum 1975 yang dipandang lebih relevan disbanding kurikulum 1968.
3.      Penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi, khususnya 19 IKIP/ LPPK.
4.      Peningkatan mutu guru.
5.      Pengembangan buku teks.
6.      Pengembangan system seleksi perguruan tinggi.
7.      Berbagai penataran untuk berbgai jenis personal pendidikan.
8.      Inovasi-inovasi lainya dalam berbagai segi pendidikan.[4]
Pada dekade ini, bimbingan dilakukan secara konseptual, maupun secara operasional. Melalui upaya ini semua pihak telah merasakan apa, mengapa, bagaimana, dan dimana bimbingan dan konseling.

  1. Dekade 80-an (Pemantapan)
Pada dekade ini, bimbingan ini diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang professional. Dalam dekade 80-an pembangunan telah memasuki Repelita III, IV, dan V yang ditandai dengan menuju lepas landas.[5]
Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini:
1.      Penyempurnaan kurikulum (dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984).
2.      Penyempurnaan seleksi mahasiswa baru (Sipenmaru) baik melalui PMDK maupun ujian tulis.
3.      Profesionalisasi tenaga pendidikan dalam berbagai tingkat dan jenis antara lain dengan akta mengajar.
4.      Penataan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (Misalnya dengan PP.05 1980, NKK, Wawasan Almamater dan sebagainya).
5.      Pelaksnaan wajib belajar
6.      Pembukaan universitas teruka
7.      Lahirnya Undang – Undang pendidikan nasional (LTUPN).[6]
Beberapa kecenderungan yang dirasakan pada masa itu adalah kebutuhan akan profesionalisasi layanan, keterpaduan pengelolaan, sistem pendidikan konselor, legalitas formal, pemantapan organisasi, pengmbangan konsep – konsep bimbingan yang berorientasi Indonesia, dsb.

3.      Meyongsong Era Lepas landas
Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri khususnya dalam aspek ekonomi. Ciri kehidupan lepas landas ditandai dengan keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri, maka ciri manusia lepas landas adalah manusia yang mandiri secara utuh. Mandiri dengan arti mewujud dan berkembang atas kekuatan dirinya sendiri. Manusia mandiri adalah manusia yang benar-benar memahami akan dirinya, mampu mengarahkan dirinya kea rah perwujudan diri yang bermakna.[7]
            Menurut Koentjaraningrat (1988) manusia lepas landas berfokus pada 3 kata kunci, yaitu:
1.      Mentalitas manusia Indonesia.
2.      Disiplin Nasional.
3.      Integrasi nasional. [8]
Ketiga aspek diatas diharapkan terwujud dalam kemampuanya menghadapi tekanan-tekanan zaman baru yang berdasarkan peradaban komunikasi informasi.

B. Periodesasi Perkembangan Pergerakan Bimbingan dan Konseling di Indonesia
Lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang periodisasi perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia, sebagaimana dikemukakan diatas bahwa periodisasiperkembangan gerakan bimbingan dan konseling, di Indonesia melalui 5 periode, yaitu periode prawacana, pengenalan, pemasyarakatan, konsolidasi, dan tinggal landas (Prayitno, 2003) , seperti digambarkan pada bagan berikut:



1. Periode I dan II: Prawacana dan Pengenalan (Sebelum 1960 sampai 1970-an)
Pada perioode prawacana (Periode I) pembicaraan tentang bimbingan dan konseling telah dimulai, terutama oleh para pendidik yang telah mempelajari diluar negeri dengan dibukanya juruan bimbingan dan penyuluhan di UPI Bandung pada tahun 1963. Pembukaan jurusan ini menandai dimulainya periode kedua yang secara tidak langsung memperkenalkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, akademik, dan pendidikan. Kesuksesan periode ini ditandai dengan diluluskannya sejumlah sarjana BP dan semakin dipahami dan dirasakan kebutuhan akan pelayanan tersebut.
Sukses periode kedua ditandai dengan dua hal, yaitu diluluskanya sejumlah sarjana(Drs.) BP yang siap mengimplementasikan pelayanan BP di lapangan, khususnya di sekolah dan semakin dipahami serta dirasakan kebutuhan akan pelayanan tersebut bagi para siswa.[9]

2. Periode III: Pemasyarakatan (1970 sampai 1990-an)
Puncak dari periode ke II, dan sekaligus sebagai awal dari periode ke III ialah diberlakukan kurikulum 1975 untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah tingkat atas dengan mengintregasikan layanan BP untuk siswa. Pada tahun ini terbentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia). Pada periode ketiga ini ditandai dengan berlakunya kurikulum 1984 (kira-kira 10 tahun setelah kurikulum 1975) yang difokuskan pada bimbingan karir dengan bimbingan penyuluhan, sehingga pada waktu itu ada istilah BK/BP. Kerancuan dalam mengimplementasikan SK Menpa no 26 tahun 1989 terhadap penyelenggaraan bimbingan di sekolah yang menyatakan bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP yang mengakibatkan pelayanan BP menjadi kabur baik pemahaman maupun mengimplementasikannya sehingga pada waktu itu sampai-sampai diidentifikasi sebagai “BP dengan pola tidak jelas”.[10]

3. Periode ke IV: Konsolidasi (1990-2000)
Pada periode ini IPBI berusaha keras untuk mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dapat dilaksanakan oleh semua guru. Keadaan seperti itu harus direformasi. Upaya ini menandai mulainya period eke IV, yaitu konsolidasi. Dalam periode ini sangat diharapkan seluruh perangkat profesi, baik segi keilmuanyanya, para pelaksana, maupun pelaksanaanya di lapangan dikonsolidasi, sehingga menjadi satu kesatuan sosok profesi yang utuh dan berwibawa. Sejumlah hal ini dapat dicatat sebagai butir-butir  yang menandai periode ini (Periode IV), yaiu:
·         Diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling istilah yang
dipakai sekarang adalah bimbingan dan konseling “BK”
·         Pelayanan BK disekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing  yang secara khusus ditugasi untuk itu
·         Mulai diselenggarakan penataran (nasional dan daerah) untuk guru-guru  pembimbing
·         Mulai  adanya formasi untuk mengangkat menjadi guru pembimbing
·         Pola pelayanan BK disekolah dikemas “BK Pola 17”.
·         Dalam bidang pengawasan sekolah dibentuk bidang pengawasan BK.[11]
·         Dikembangkannya sejumlah panduan pelayanan BK disekolah yang lebih operasional oleh IPBI.[12]

4. Periode V : Periode Lepas Landas (2001-sekarang)
Semula diharapkan periode konsolidasi akan dapat mencapai hasil-hasil yang memadai, sehingga muncul tahun 2001 profesi BK di Indonesia sudah dapat di tinggal landas. Namun kenyataannya masih ada permasalahan yang belum terkonsolidasi yang berkenaan dengan SDM  yaitu mengenai untrained, undertrained, dan uncomitted para pelaksana pelayanan. Namun pada tahun-tahun selanjutnya ada perkembangan menuju era lepas landas yaitu :
·         Penggantian nama organisasi profesi dari IPBI menjadi ABKIN
·         Lahirnya undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang didalamnya termuat ketentuan bahwa konselor  termasuk salah satu tenaga pendidik (bab I pasal 1 ayat
·         kerja sama pengurus besar ABKIN dengan dikti depdiknas tentang standarisasi profesi konseling
·         Kerja sama ABKIN dengan direktorat PLP dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing (konselor) SMP sekaligus memberikan pelatihan bagi mereka.[13]

Dalam penyelenggaraan program Bimbingan dan Konseling pada saat ini masih ada beberapa persoalan, antara lain adalah:
a.       Masih terdapat kesenjangan rasio konselor (guru pembimbing) dengan jumlah sekolah dan jumlah peserta didik di setiap jenjang pendidikan, bahkan di sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) belum ada pengangkatan khusus seorang konselor.
b.      Dampak dari kesenjangan antara jumlah konselor dengan jumlah sekolah, atau jumlah peserta didik adalah:
1)      Di sekolah tertentu tidak ada guru pembimbing.
2)      Di sekolah-sekolah tertentu ada guru pembimbingnya meskipun tidak seimbang dengan banyaknya siswa.
3)      Untuk menutupi kekurangan guru pembimbing, tidak jarang kepala sekolah mengangkat guru-guru mata pelajaran(yang jam mengajarnya kurang) menjadi guru pembimbing.
c.   Pengangkatan guru mata pelajaran menjadi guru pembimbing, disatu sisi memberikan impresi positif bagi penyelenggaraan program BK di sekolah, karena ada kepedulian kepada sekolah terhadap program BK. Akan tetapi di sisi lain juga berdampak negative bagi profesi pembimbing, yaitu melahirkan citra buruk bagi profesi bimbingan dan konseling itu sendiri. Karena ditangani oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang BK.
d. Walaupun bimbingan konseling dipandang sebagai kegiatan yang professional, akan tetapi secara hokum belum terproteksi oleh standar kode etik yang kokoh, yang memberikan jaminan bahwa hanya lulusan pendidikan konselor lah yang bisa mengemban tugas atau memberikan layanan bimbingan dan konseling.
e. Popularitas Bimbingan dan Konseling masih terbatas di dalam kalangan tertentu, di lingkungan (sekolah) yang sudah akrab dan apresiasi terhadap BK, akan tetapi ada juga di kalangan sekolah yang belum memahami secara tepat dan bahkan menaruh citra negative terhadap BK.
f.  Masih ada juga kepala sekolah yang belum memahami secara tepat program BK di sekolah, sehingga mereka memberikan tugas kepada guru pembimbing (konselor) yang mismatch, tidak profesiona, tidak sesuai dengan peran yang sebenarnya.
g.  Citra BK semakin terpuruk dengan adanya guru pembimbing yang kinerjanya tidak professional, dan mereka masih lemah dalam hal:
1)      Memahami konsep-konsep bimbingan secara komperehensif.
2)      Menyusun program bimbingan dan konseling
3)      Mengimplementasikan teknik-teknik BK.
4)      Kemampuan berkolaborasi dengan kepala sekolah atau guru mata pelajaran.
5)      Mengelola BK.
6)      Mengevaluasi BK dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau pengembangan program.
7)      Penampilan kwalitas pribadinya, yaitu mereka masih dinilai kurang percaya diri, kurang ramah, kurang kreati, kurang kooperatif dan kolaboratif
h.  LPTK yang menyelenggarakan pendidikan bagi calon guru pembimbing masih belum memiliki kurikulum yang bagus untuk melahirkan konselor-konselor professional.[14]



KESIMPULAN

A. Sejarah perkembangan Konseling di Indonesia meliputi berbagai decade yang mana :
-          Decade 70-an ( Penataan )
Dalam dekade ini bimbingan di upayakan aktualisasi nya melalui penataan legalitas sistem, dan pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan yaitu :
1.   Pemerataan kesempatan belajar,
2.   Mutu,
3.   Relevansi, dan
4.   Efisiensi
-          Decade 80-an ( Pemantapan)
Pada dekade ini, bimbingan ini diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang professional. Dalam dekade 80-an pembangunan telah memasuki Repelita III, IV, dan V yang ditandai dengan menuju lepas landas
-          Menyonsong era lepas landas
Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri khususnya dalam aspek ekonomi.
Menurut Koentjaraningrat (1988) manusia lepas landas berfokus pada 3 kata kunci, yaitu:
1.      Mentalitas manusia Indonesia.
2.      Disiplin Nasional.
3.      Integrasi nasional
B. Selain itu periodesasi perkembangan pergerakan bimbingan dan konseling di Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yakni:
1.      Periode I dan II: Prawacana dan Pengenalan (Sebelum 1960 sampai 1970-an)
2.      Periode III: Pemasyarakatan (1970 sampai 1990-an)
3.      Periode IV: Konsolidasi (1990-2000)
4.      Periode V : Periode Lepas Landas (2001-sekarang)



DAFTAR PUSTAKA

Sukardi, Dewa Ketut, dkk. 2008. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta
Yusuf, Syamsy. 2009. Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
diakses tanggal 18 Maret 2013.
diakses tanggal 16 Maret 2013.
Prayitno, Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.



[1] http://www.sarjanaku.com/2011/01/sejarah-bimbingan-konseling.html
[2] Dewa Ketut Sukardi. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. 2008. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 24.
[3] http://www.sarjanaku.com/2011/01/sejarah-bimbingan-konseling.html
[4] Dewa Ketut Sukardi. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Hal 25.
[5] Ibid. Hal 26.
[6] Ibid. Hal 27.
[7] http://www.sarjanaku.com/2011/01/sejarah-bimbingan-konseling.html
[8] Dewa Ketut Sukardi. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Hal 29.
[9] Ibid. Hal 31.
[10] Dewa Ketut Sukardi. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Hal 31
[11] Ibid. Hal 32.
[12] widyowati-hakiem.blogspot.com/2012/10/sejarah-bimbingan-dan-konseling-di.html
[13] Syamsyu Yusuf. Landasan Bimbingan dan Konseling. 2009. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 99.
[14] Ibid. Hal 100.

No comments:

Post a Comment

Share It

Entri Populer